Minggu, 29 Januari 2012

Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-3)


Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-3)
# Melalui Penerapan Sanksi Pidana #
Oleh : Kardi Pakpahan*
            Tindak pidana lain yang dapat diterapkan dalam pemberantasan rentenir adalah melalui penerapan Undang-undang Pelepas Uang atau yang dikenal juga sebagai Undang-undang Meminjankan Uang (Geldshieters Ordonantie), yang dimuat pada Lembaran Negara 1938 Nomor : 523 (S.1938 Nomor 523), yang berlaku di sini hingga kini dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pengertian Meminjamkan Uang atau Pelepas uang dapat diketahui dari  pasal 2 Undang-undang Pelepas Uang, yaitu 1) suatu badan hukum (natuurlijke person) atau seseorang (rechtsperson) dengan maksud mencari keuntungan atau tidak, dengan nama atau bentuk apapun juga menjalankan sebagai mata pencaharian atau menjalankan perusahaan dengan cara mengadakan, begitu juga menyelesaikan perjanjian pinjam-meminjam uang; 2) Seseorang yang disamping mempunyai mata pencarian tetap, juga meminjamkan uangnya tersebut sebagai mata pencarian kedua.
            Sedangkan pengertian dari perjanjian pinjam-meminjam uang, menurut pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pelepas Uang adalah setiap perjanjian dengan penyebutan apapun atau dalam bentuk apapun juga yang secara jelas mempunyai tujuan untuk menyediakan secara langsung atau tidak langsung sejumlah uang bagi pemimjam dengan kewajiban bagi pemimjam, untuk setelah jangka waktu tertentu melunasi hutangnya baik secara keseluruhan maupun secara angsuran dengan membayar kembali sejumlah uang yang sama atau yang lebih tinggi maupun dengan menyerahkan sesuatu benda tertentu atau sejumlah barang.
            Pada pasal 1 Undang-undang Pelepas Uang disebutkan :”Pekerjaan atau Usaha yang bertujuan meminjamkan uang hanya dapat dilakukan, jika ada izin tertulis dari pejabat yang berwewenang”.
            Dengan demikian setiap pelepas uang atau Rentenir ketika menjalankan usahanya musti mendapatkan izin terlebih dahulu dan tidak boleh melakukan praktek riba (pasal 2 ayat 1 Undang-undang Riba atau Woeker Ordonantie, yang tertuang pada Lembaran Negara 1938 Nomor 524).
            Pemberantasan rentenir atau pelepas uang, yang tidak memiliki izin dapat dipidana dengan sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan pada pasal 17 Undang-undang Pelepas Uang, yang menyatakan :”Seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin sebagai pelepas uang, sebagaimana disebutkan pada pasal 1, dikenakan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan”. Sedangkan bagi kuasa dari Rentenir yang tidak memiliki izin bisa dikenakan ancaman pidana yang diatur pada pasal 18 Undang-undang Pelepas Uang, dengan ancaman pidana maksimun 6 bulan.
 (*Kardi Pakpahan, SH, Alumnus FH-UI & bekerja pada Law Firm OKP, dengan E-mail pada kardipakpahan@gmail.com)

Minggu, 08 Januari 2012

Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-2) : Melalui Penerapan Sanksi Pidana



Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-2)
# Melalui Penerapan Sanksi Pidana #
Oleh : Kardi Pakpahan*
            Dalam berbagai kesempatan, Rentenir awalnya datang bagai dewa penolong, ternyata pada akhirnya kerap mencekik atau menjerat para nasabah peminjam. Sehingga, ada ungkapan untuk oknum Rentenir bagai serigala berbulu domba, dan ada juga yang memaknai sebagai bentuk perampokan terselubung. Acap kali Rentenir mendatangi calon nasabahnya dengan penampilan yang emphatik, seperti menawarkan pinjaman dengan berbagai kemudahan, seperti tanpa menjanjikan adanya agunan, pokok pinjaman dan besarnya bunga tidak  tertulis atau kesederhanaan dan kepraktisan dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman. Tetapi setelah beberapa waktu, penampilan Rentenir di hadapan nasabahnya sering kali  berubah menjadi kurang simpatik (karakter yang ambivalen), terutama tatkala nasabah peminjam sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman, baik pokok maupun bunga.
Tindakan kurang simpatik itu ditandai dengan  tindakan yang diduga beraroma pemerasan dan pengancaman. Misalnya ada korban rentenir yang harus terpaksa atau dipaksa melepaskan hak kebendaannya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada episode ini juga, ada Rentenir yang telah siap dengan formulir Surat Pernyataan  dan telah ditempel materai, yang harus diisi dan ditandatangani oleh si Peminjam di bawah pemaksaan dari si Rentenir, yang pada intinya mengakui jumlah pinjaman (yaitu akumulasi pokok dan  bunga yang tertunggak), serta menetapkan jangka waktu peminjaman yang singkat dengan bunga pinjaman yang relatif  tinggi, yang kalau dianalisa secara normal, bersarnya pinjaman dan jangka waktu dalam Surat Pernyataan itu sangat tidak mungkin dilunasi oleh si nasabah atau peminjam uang ke Rentenir, baik jumlahnya maupun dari sisi waktunya.
Seorang pedagang di Kabupaten Bantul, sebagaimana dilansir KRjogja.com, 24 Desember 2011, awalnya meminjam ke Rentenir sebesar Rp 1,5 Juta, setiap harinya harus membayar bunga Rp 140 Ribu, jika tidak bisa membayar menjadi pokok pinjaman, sehingga beberapa waktu kemudian utangnya menjadi Rp 13.800.000,-. Informasi yang lebih mengejutkan lagi, ada yang meminjam ke Rentenir Rp 45 Juta, jumlah hutangnya setelah beberapa tahun kemudian menjadi Rp 1,5 Miliar (Beritajatim.com, 7 Juli 2011).
Cerita  tentang korban rentenir dilansir pada Tempo.co, 22 Maret 2010. Di sana disebutkan, ratusan petani di Giriwoyo Wonogiri, Jawa Tengah terancam tidak bisa bercocok tanam lantaran lahan garapan mereka tergadai pada seorang Rentenir.

Penerapan Sanksi Pidana
Dari simpul-simpul peristiwa dalam berbagai episode praktek rentenir atau pelepas uang, khususnya yang ada didalamnya dugaan perbuatan melawan hukum, yang kerapkali merugikan anggota masyarakat peminjam uang, maka  kepada Rentenir dapat juga diterapkan beberapa sanksi pidana. Dua diantara delik pidana yang dimaksudkan akan diuraikan pada tulisan ini, yaitu pidana Pemerasan dan Ancaman serta Pencucian Uang, sedangkan yang lainnya akan dikedepankan pada tulisan berikutnya.
Perihal pemerasan dan pengancaman. Pada pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikatakan :”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Berdasarkan pasal 368 ayat 2 KUHP, sanksi pidana pemerasan dan ancaman itu masih dapat dikelompokkan 3 bagian. Pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,  1)  jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;  2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3) jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu; atau pakaian palsu; 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
Kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian.
Ketiga, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. (catatan : beberapa waktu yang lalu, diduga Alm Irzen Okto meninggal karena ulah beberapa penagih hutang dari sebuah Bank).
Sekiranya dalam praktek rentenir terdapat unsur-unsur pidana sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 368 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP, maka kepada Rentenir tersebut dapat diterapkan sanksi pidana tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Pada prakteknya, Rentenir dalam menjalankan kegiatan usahanya mendapatkan penghasilan bunga dari para Peminjam atas perjanjian hutang piutang yang dilakukan. Masalahnya, diduga beban PPh (Pajak Penghasilan) atas bunga tersebut tidaklah disetorkan ke kas Negara, tetapi digunakan untuk  kegiatan lain seperti modal kerja usaha Rentenir atau diakumulasikan menjadi pokok pinjaman baru (convert loan to equity). Tentu, peristiwa demikian sudah masuk ranah pidana perpajakan.  Jika memang terjadi demikian, bisa juga dikenakan sanksi pidana dari tindak pidana pencucian uang atau money laundering.
Menurut pasal 3 UU No.8/2010 :”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sedangkan Tindak Pidana yang dimaksukan pada Pasal 2 ayat 1 UU No.8/2010, antara lain namun tidak terbatas pada bidang Perpajakan atau Tindak Pidana lain yang ancaman hukumanya 4 tahun atau lebih (termasuk tentunya kalau sumber dananya dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada  pasal 368 ayat 2 KUHP (Bersambung…).
(*Kardi Pakpahan, SH, Alumnus FH-UI & bekerja pada Law Firm OKP, dengan E-mail pada kardipakpahan@gmail.com)

Jumat, 06 Januari 2012

Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-1)


Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian -1)
Oleh : Kardi Pakpahan*
            Praktek rentenir dapat dikatakan merupakan salah satu problema sosial dalam sistem sosial di banyak kawasan di nusantara dari dulu  hingga akhir-akhir ini. Dikatakan demikian, karena banyak praktek kegiatan pelepas uang atau rentenir yang merugikan masyarakat yang menggunakan pinjaman uang dari rentenir. Dibanyak peristiwa yang terjadi, masyarakat yang mempergunakan pinjaman uang dari rentenir beberapa diantaranya  berada pada posisi yang dikalahkan dan dirugikan.
            Rentenir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  adalah orang yg mencari nafkah dengan membungakan uang atau  tukang riba, yang dikenal juga dengan sebutan pelepas uang atau lintah darat. Ada beberapa simpul penting tentang rentenir yang perlu dikedepankan. Sebagian diantaranya, disampaikan pada uraian berikut.
            Pertama, larangan melakukan usaha pelepas uang. Pada pasal 1 Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie (S.1938 : 523), yang berlaku hingga saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyatakan :”Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari Pemerintah”. Saat ini usaha-usaha yang bisa memberikan kredit serta mendapatkan izin untuk kegiatan usahannya, kepada masyarakat adalah Perbankan (baik bank umum maupun BPR), Perusahaan Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam, dan beberapa lembaga keuangan mikro. Tentu, saat ini di sini diperkirakan tidak ada rentenir yang memiliki izin dari Pemerintah untuk menjalankan usahannya.
            Kedua, batal demi hukum. Seperti yang telah diketahui, syarat sahnya perjanjian telah diatur pada  pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Sahnya Perjanjian ditentukan oleh 4 hal, yaitu : a) adanya kata sepakat; b) Dewasa; c) hal tertentu; d) sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh Rentenir, yang tidak memiliki izin, dengan Peminjam Uang, bisa batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
            Ketiga, larangan bagi Notaris. Sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang, Notaris dilarang membuat akta atas pengakuan hutang dan mengeluarkan grose aktanya untuk Perjajian Hutang Piutang dengan seseorang Rentenir atau Pelepas Uang. Kalau dicermati dalam kegiatan usaha rentenir selama ini, khususnya yang masuk ke proses pengadilan, disinyalir ada  akta pengakuan hutang atau perjanjian kredit dan grose aktanya yang dibuat oleh notaris. Hal tersebut tentunya bisa batal demi hukum.
            Keempat, Rentenir atau lintah darat sebagai satu satu bentuk “penyakit  masyarakat”. Pada pasal 15 ayat 1c UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, dikatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang  mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Menurut Penjelasan pasal 15 ayat 1c UU No.2/2002, sebagaimana yang dimuat pada Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168,  yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar. Oleh karena itu, sebetulnya, adalah bagian dari tugas kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi masalah rentenir atau praktek lintah darat.
            Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa praktek rentenir haruslah diberantas. Dan pada saat yang sama, lembaga-lembaga keuangan yang ada, baik perbankan atau non perbankan, perlu meningkatkan pelayanannya, seperti penyaluran dana atau kredit  pada produk  keuangan mikro, kecil dan menengah, pada seluruh segmen pasar di seluruh kawasan nusantara.
 Dalam tulisannya yang berjudul :”Pemberantasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan”, Prof. Z.Asikin Kusumah Atmaja, SH, yang dimuat  di Varia Peradilan Tahun II, Nomor 17, Februari 1987, mencantumkan 3 pertanyaan penting sehubungan dengan praktek rentenir, yaitu : 1) Apakah kita yakin bahwa praktek rentenir harus diberantas karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia ? 2) Apakah hukum sebagai suatu “living institution” mampu untuk memberantas praktek rentenir  ? 3) Apakah kita sanggup memberi isi kepada hukum yang berlaku sehingga pada umumnya mampu mengayomi masyarakat dan khususnya mampu memberantas praktek rentenir ? Pada tulisan tersebut, pada bagian  ulasannya Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH mengedepankan : Dengan demikian segala sesuatu tergantung kepada kita sendiri, kalau semua pertanyaan dijawab secara positif maka tidak ada Notaris yang akan membuat Perjanjian yang bersifat rentenir; tidak ada Pengacara yang bersedia membela seorang rentenir dan Hakim selalu akan menolak gugatan yang diajukan seorang rentenir (Bersambung….)
(*Kardi Pakpahan adalah Alumnus FH-UI & Bekerja pada Law Firm OKP – Email : kardipakpahan@gmail.com)