Minggu, 29 Januari 2012

Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-3)


Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-3)
# Melalui Penerapan Sanksi Pidana #
Oleh : Kardi Pakpahan*
            Tindak pidana lain yang dapat diterapkan dalam pemberantasan rentenir adalah melalui penerapan Undang-undang Pelepas Uang atau yang dikenal juga sebagai Undang-undang Meminjankan Uang (Geldshieters Ordonantie), yang dimuat pada Lembaran Negara 1938 Nomor : 523 (S.1938 Nomor 523), yang berlaku di sini hingga kini dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pengertian Meminjamkan Uang atau Pelepas uang dapat diketahui dari  pasal 2 Undang-undang Pelepas Uang, yaitu 1) suatu badan hukum (natuurlijke person) atau seseorang (rechtsperson) dengan maksud mencari keuntungan atau tidak, dengan nama atau bentuk apapun juga menjalankan sebagai mata pencaharian atau menjalankan perusahaan dengan cara mengadakan, begitu juga menyelesaikan perjanjian pinjam-meminjam uang; 2) Seseorang yang disamping mempunyai mata pencarian tetap, juga meminjamkan uangnya tersebut sebagai mata pencarian kedua.
            Sedangkan pengertian dari perjanjian pinjam-meminjam uang, menurut pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pelepas Uang adalah setiap perjanjian dengan penyebutan apapun atau dalam bentuk apapun juga yang secara jelas mempunyai tujuan untuk menyediakan secara langsung atau tidak langsung sejumlah uang bagi pemimjam dengan kewajiban bagi pemimjam, untuk setelah jangka waktu tertentu melunasi hutangnya baik secara keseluruhan maupun secara angsuran dengan membayar kembali sejumlah uang yang sama atau yang lebih tinggi maupun dengan menyerahkan sesuatu benda tertentu atau sejumlah barang.
            Pada pasal 1 Undang-undang Pelepas Uang disebutkan :”Pekerjaan atau Usaha yang bertujuan meminjamkan uang hanya dapat dilakukan, jika ada izin tertulis dari pejabat yang berwewenang”.
            Dengan demikian setiap pelepas uang atau Rentenir ketika menjalankan usahanya musti mendapatkan izin terlebih dahulu dan tidak boleh melakukan praktek riba (pasal 2 ayat 1 Undang-undang Riba atau Woeker Ordonantie, yang tertuang pada Lembaran Negara 1938 Nomor 524).
            Pemberantasan rentenir atau pelepas uang, yang tidak memiliki izin dapat dipidana dengan sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan pada pasal 17 Undang-undang Pelepas Uang, yang menyatakan :”Seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin sebagai pelepas uang, sebagaimana disebutkan pada pasal 1, dikenakan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan”. Sedangkan bagi kuasa dari Rentenir yang tidak memiliki izin bisa dikenakan ancaman pidana yang diatur pada pasal 18 Undang-undang Pelepas Uang, dengan ancaman pidana maksimun 6 bulan.
 (*Kardi Pakpahan, SH, Alumnus FH-UI & bekerja pada Law Firm OKP, dengan E-mail pada kardipakpahan@gmail.com)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar