Minggu, 08 Januari 2012

Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-2) : Melalui Penerapan Sanksi Pidana



Praktek Rentenir, Perlu Diberantas (Bagian-2)
# Melalui Penerapan Sanksi Pidana #
Oleh : Kardi Pakpahan*
            Dalam berbagai kesempatan, Rentenir awalnya datang bagai dewa penolong, ternyata pada akhirnya kerap mencekik atau menjerat para nasabah peminjam. Sehingga, ada ungkapan untuk oknum Rentenir bagai serigala berbulu domba, dan ada juga yang memaknai sebagai bentuk perampokan terselubung. Acap kali Rentenir mendatangi calon nasabahnya dengan penampilan yang emphatik, seperti menawarkan pinjaman dengan berbagai kemudahan, seperti tanpa menjanjikan adanya agunan, pokok pinjaman dan besarnya bunga tidak  tertulis atau kesederhanaan dan kepraktisan dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman. Tetapi setelah beberapa waktu, penampilan Rentenir di hadapan nasabahnya sering kali  berubah menjadi kurang simpatik (karakter yang ambivalen), terutama tatkala nasabah peminjam sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman, baik pokok maupun bunga.
Tindakan kurang simpatik itu ditandai dengan  tindakan yang diduga beraroma pemerasan dan pengancaman. Misalnya ada korban rentenir yang harus terpaksa atau dipaksa melepaskan hak kebendaannya, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada episode ini juga, ada Rentenir yang telah siap dengan formulir Surat Pernyataan  dan telah ditempel materai, yang harus diisi dan ditandatangani oleh si Peminjam di bawah pemaksaan dari si Rentenir, yang pada intinya mengakui jumlah pinjaman (yaitu akumulasi pokok dan  bunga yang tertunggak), serta menetapkan jangka waktu peminjaman yang singkat dengan bunga pinjaman yang relatif  tinggi, yang kalau dianalisa secara normal, bersarnya pinjaman dan jangka waktu dalam Surat Pernyataan itu sangat tidak mungkin dilunasi oleh si nasabah atau peminjam uang ke Rentenir, baik jumlahnya maupun dari sisi waktunya.
Seorang pedagang di Kabupaten Bantul, sebagaimana dilansir KRjogja.com, 24 Desember 2011, awalnya meminjam ke Rentenir sebesar Rp 1,5 Juta, setiap harinya harus membayar bunga Rp 140 Ribu, jika tidak bisa membayar menjadi pokok pinjaman, sehingga beberapa waktu kemudian utangnya menjadi Rp 13.800.000,-. Informasi yang lebih mengejutkan lagi, ada yang meminjam ke Rentenir Rp 45 Juta, jumlah hutangnya setelah beberapa tahun kemudian menjadi Rp 1,5 Miliar (Beritajatim.com, 7 Juli 2011).
Cerita  tentang korban rentenir dilansir pada Tempo.co, 22 Maret 2010. Di sana disebutkan, ratusan petani di Giriwoyo Wonogiri, Jawa Tengah terancam tidak bisa bercocok tanam lantaran lahan garapan mereka tergadai pada seorang Rentenir.

Penerapan Sanksi Pidana
Dari simpul-simpul peristiwa dalam berbagai episode praktek rentenir atau pelepas uang, khususnya yang ada didalamnya dugaan perbuatan melawan hukum, yang kerapkali merugikan anggota masyarakat peminjam uang, maka  kepada Rentenir dapat juga diterapkan beberapa sanksi pidana. Dua diantara delik pidana yang dimaksudkan akan diuraikan pada tulisan ini, yaitu pidana Pemerasan dan Ancaman serta Pencucian Uang, sedangkan yang lainnya akan dikedepankan pada tulisan berikutnya.
Perihal pemerasan dan pengancaman. Pada pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dikatakan :”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
Berdasarkan pasal 368 ayat 2 KUHP, sanksi pidana pemerasan dan ancaman itu masih dapat dikelompokkan 3 bagian. Pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,  1)  jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;  2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 3) jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu; atau pakaian palsu; 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
Kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian.
Ketiga, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. (catatan : beberapa waktu yang lalu, diduga Alm Irzen Okto meninggal karena ulah beberapa penagih hutang dari sebuah Bank).
Sekiranya dalam praktek rentenir terdapat unsur-unsur pidana sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 368 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP, maka kepada Rentenir tersebut dapat diterapkan sanksi pidana tersebut untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Pada prakteknya, Rentenir dalam menjalankan kegiatan usahanya mendapatkan penghasilan bunga dari para Peminjam atas perjanjian hutang piutang yang dilakukan. Masalahnya, diduga beban PPh (Pajak Penghasilan) atas bunga tersebut tidaklah disetorkan ke kas Negara, tetapi digunakan untuk  kegiatan lain seperti modal kerja usaha Rentenir atau diakumulasikan menjadi pokok pinjaman baru (convert loan to equity). Tentu, peristiwa demikian sudah masuk ranah pidana perpajakan.  Jika memang terjadi demikian, bisa juga dikenakan sanksi pidana dari tindak pidana pencucian uang atau money laundering.
Menurut pasal 3 UU No.8/2010 :”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sedangkan Tindak Pidana yang dimaksukan pada Pasal 2 ayat 1 UU No.8/2010, antara lain namun tidak terbatas pada bidang Perpajakan atau Tindak Pidana lain yang ancaman hukumanya 4 tahun atau lebih (termasuk tentunya kalau sumber dananya dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada  pasal 368 ayat 2 KUHP (Bersambung…).
(*Kardi Pakpahan, SH, Alumnus FH-UI & bekerja pada Law Firm OKP, dengan E-mail pada kardipakpahan@gmail.com)

3 komentar:

  1. tapi kenyataannya tidak pernah ada rentenir yang dijerat hukum atau pidana dengan pasal yg ADMIN sebutkan diatas,malah sebliknya si peminjam yang sering dijerat dengan pidana.bahkan aparat penegak hukum terkesan membela si rentenir.ngeri ah hukum di indonesia.

    BalasHapus
  2. Benar sekali, saya setuju dgn anda, hukum di negara ini seperti pisau "tajam dibawah tumpul diatas" dan kecenderungan keadilan sangat sulit berpihak kepada rakyat kecil, semoga suatu saat para penegak hukum bisa menyadari ini.

    BalasHapus
  3. Bnrr bgt polisi2 nya malah mndukung renternir itu untuk mnjerat si peminjam ke pnjara...bgmna itu karna uang mereka malah berpihak pda yg brsalah

    BalasHapus